Journal Title : Jurnal Ilmu Hukum Initials : JIH Frequency : September, Januari, Mei Online ISSN : 3064-1802 Editor in Chief : Assoc. Prof. Dr Purniadi Putra, M.Pd.I Prefix DOI : 10.58540 Publisher : CV putrapublisher.org Jurnal ini membahas topik-topik yang secara umum terkait dengan masalah hukum di Indonesia dan dunia. Artikel yang dikirimkan dapat mencakup masalah-masalah di bidang: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Hukum dan lain-lain. JOURNAL INDEXED:
Analisis Kualitatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi tahun 2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada umumnya telah mengacu pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim telah menerapkan prinsip pembuktian berdasarkan minimal dua alat bukti serta menilai terpenuhinya unsur delik secara normatif. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif melalui pendekatan yuridis dan non-yuridis. Namun demikian, ditemukan adanya variasi dalam kualitas pertimbangan, terutama dalam kedalaman analisis, transparansi, dan konsistensi antar putusan yang berdampak pada disparitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan argumentasi hukum dan pedoman pemidanaan guna meningkatkan kualitas putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara optimal.
Degradasi Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan: Analisis Cacat Formil dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Hukum Indonesia
Artikel ini menganalisis akibat hukum degradasi akta otentik menjadi akta di bawah tangan karena cacat formil dalam praktik kenotariatan Indonesia. Penelitian ini penting karena pelanggaran terhadap formalitas akta tidak hanya berdampak pada kekuatan pembuktian, tetapi juga pada perlindungan hukum para pihak dan tanggung jawab notaris. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kebaruan artikel ini terletak pada konstruksi parameter cacat formil berdasarkan tiga sumbu utama: kewenangan pejabat, kepatuhan prosedural, dan integritas proses pembuatan akta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat formil dapat timbul dari pelanggaran kewenangan notaris, pembacaan dan penandatanganan akta, kehadiran saksi, pencantuman tanggal, serta pengenalan penghadap. Akta yang terbukti cacat formil kehilangan kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan sepanjang ditandatangani para pihak. Degradasi tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, etik, dan dalam kondisi tertentu pidana bagi notaris
Legal Memorandum dan Eksaminasi Sebagai Instrumen Analisis Kasus Hukum Di Kalangan Mahasiswa Hukum
Legal memorandum dan eksaminasi merupakan dua alat penting dalam pendidikan hukum yang berfungsi untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif mahasiswa dalam memahami serta mengkaji persoalan hukum. Legal memorandum menyajikan analisis sistematis terhadap isu hukum untuk memberikan opini hukum yang objektif. Sementara eksaminasi bertujuan mengevaluasi putusan pengadilan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan urgensi penggunaan legal memorandum dan eksaminasi dalam proses pembelajaran hukum di perguruan tinggi serta mengkaji manfaat dan tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap sejumlah dokumen hukum dan praktik pendidikan hukum di Indonesia.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoaks di Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan KUHP
Perkembangan media sosial di Indonesia yang semakin pesat memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi, tetapi juga memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya penyebaran informasi bohong (hoaks). Penyebaran hoaks dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, kerugian ekonomi, serta mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan sanksi pidana terhadap penyebaran hoaks di media sosial dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana tersebar dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 14–15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan perbedaan rumusan delik dan ancaman pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan dakwaan. Selain itu, penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian unsur kesengajaan, kerugian konsumen, serta potensi benturan dengan kebebasan berekspresi, sehingga diperlukan pedoman yang lebih jelas dan penguatan literasi digital sebagai upaya preventif.