Pemodelan Antrean Pelayanan KTP-El Menggunakan Switched Max-Plus Linear System Pada Berbagai Kondisi Operasional di DISDUKCAPIL Bone Bolango

Abstract

Penelitian ini bertujuan memodelkan sistem antrean pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) menggunakan pendekatan Switched Max-Plus Linear System (SMPLS) guna mengevaluasi efisiensi waktu pada variasi kondisi operasional yang fluktuatif. Desain studi kasus observasional kuantitatif dengan pendekatan kejadian diskrit diaplikasikan pada alur layanan single channel-multi phase di Disdukcapil Kabupaten Bone Bolango. Data diperoleh melalui observasi terhadap 30 pemohon selama 3 hari pengamatan, yang diklasifikasikan menjadi mode sepi (4 pemohon akibat gangguan jaringan) dan mode ramai (15 pemohon akibat lonjakan kedatangan), dengan hari normal (11 pemohon) sebagai pembanding. Durasi penyelesaian layanan ditransformasikan ke dalam persamaan matriks transisi linear berbasis aljabar max-plus. Model kemudian diekspansi menjadi SMPLS yang mengintegrasikan fungsi peralihan (switching) untuk beradaptasi secara adaptif terhadap perubahan mode operasional tersebut. Validasi model dievaluasi melalui metode simulasi komputasi iteratif. Hasil analisis menunjukkan rata-rata durasi tahap pendaftaran sebesar 2,00 menit, perekaman sebesar 2,63 menit, dan pencetakan sebesar 2,27 menit. Simulasi matriks peralihan menunjukkan bahwa total waktu lintasan pelayanan meningkat dari 6,50 menit pada kondisi sepi menjadi 7,26 menit pada kondisi ramai. Lebih lanjut, kalkulasi nilai dominan (cycle time) mengidentifikasi tahap perekaman biometrik sebagai tahapan kritis yang mendominasi laju pertumbuhan waktu antrean secara keseluruhan. Anomali tingginya nilai dominan pada kondisi sepi (3,00 menit) dibandingkan kondisi ramai (2,73 menit) bukan disebabkan oleh performa operasional yang sebenarnya, melainkan akibat adanya gangguan teknis pada jaringan proxy instansi. Melalui pendekatan SMPLS, dinamika fluktuasi sistem antrean dapat direpresentasikan dalam skenario operasional yang diamati. Implikasinya, strategi peningkatan efisiensi layanan publik di instansi tersebut harus difokuskan pada percepatan penyelesaian tahap perekaman biometrik.